Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad menuntaskan kasus terkait perizinan hutan tanaman industri di Riau semester I-2011. ”Kasus tersebut menjadi prioritas kami untuk dituntaskan. Sedapat mungkin selesai dalam satu semester ini,” ujar Wakil Ketua KPK M Jasin seusai menghadiri Kampanye Antikorupsi di Kementerian Kehutanan di Jakarta, Selasa (4/1). Kasus korupsi kehutanan yang melibatkan sejumlah pejabat di Riau menjadi sorotan.Sudah dua tahun kasus ini diproses, tetapi belum juga tuntas. Jasin menegaskan, ada 17 titik kelemahan sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang rawan korupsi. Titik-titik itu antara lain ketidakpastian hak, ruang investasi, dan lemahnya regulasi serta pengelolaan kawasan. Dia menuturkan, berbagai kegiatan yang rawan adalah kegiatan pengukuhan kawasan hutan, pencurian kayu dengan berlindung kepada izin pinjam pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum, pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi, dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar