INILAH.COM, Jakarta - Kasus Century dan Gayus menyandera pemerintahan SBY-Boediono. Belum tegasnya penegakan hukum atas kasus ini, menunjukkan gejala bahwa demokrasi yang tengah dikembangkan tidak membawa perubahan struktural dalam politik dan ekonomi.
Zaenal Arifin Mochtar LLM dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM menekankan, perlu diingat, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi), terbukti sudah gagal.
“Sehingga instruksi SBY kepada Boediono dalam penegakan hukum pun diragukan, mungkin mandul. Kalau bawahan tidak mau melakukan, SBY harusnya mampu menjewer mereka. Tapi jika pun bawahan mau melakukan, tergantung kontrol SBY pula,” katanya.
Instruksi Presiden terkait kasus Bank Century dan Gayus dinilai menunjukkan kegamangan Presiden SBY. Mantan anggota Pansus Angket DPR kasus Bank Century, Rommahurmuziy (Rommy), mengatakan, kegamangan itu bisa jadi disebabkan keterkaitan Wakil Presiden Boediono dengan kasus tersebut.
Boediono, yang pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, termasuk dalam salah satu pejabat yang dalam rekomendasi DPR disebut diduga melakukan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Hal inilah yang membuat tekanan instruksi kasus Bank Century berbeda dengan kasus Gayus.
Ada beberapa catatan penting. Dalam kasus Gayus, ada perintah bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tetapi, untuk kasus Century tidak ada. “Saya melihat, ini mungkin karena ada kegamangan presiden terkait posisi Pak Boediono," kata Rommy, Selasa (18/1/2011).
Gejala kasus Century dan Gayus, demikian cendekiawan Muslim Yudi Latif, menjadi sinyal bahwa demokrasi padat uang yang dikembangkan selama era reformasi bukan hanya menimbulkan kesenjangan sosial yang makin lebar, melainkan juga menjadikan pemimpin sebagai tawanan kekuatan pemodal, pelanggar hukum dan mafia hukum.
Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim menilai keseriusan Presiden SBY dalam penuntasan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ditengarai hanya sebagai kamuflase agar publik tidak semakin curiga terhadap big fish. Apalagi, sepanjang berjalannya proses hukum kasus Gayus, sejumlah aparat hukum dari kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.
Keseriusan SBY terhadap perkara Gayus Tambunan mulai terlihat saat ia mengadakan rapat dadakan di Bandara Halim Perdanakusuma bersama para koordinator aparat hukum tentang proses penuntasan kasus tersebut.
Namun, niat mulia SBY agar kasus Gayus segera tuntas ternoda oleh dugaan adanya muatan politis di baliknya. “Instruksi SBY ke Boediono soal penegakan hukum bisa mandul sebab Boediono juga terseret kasus Century,” kata Hifdzil.
Hifdzil menilai SBY sengaja lebih serius menangani kasus Gayus agar proses hukum kasus itu tidak menjalar kemana-mana. Apalagi sebelumnya Gayus di hadapan media massa mengklaim bahwa SBY beserta Polri dan Satgas telah mengetahui siapa yang berada di balik mafia perpajakan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar